Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memberikan sambutan pada upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Pasay City, Filipina, Minggu (15/11/2026). Foto: Kementerian ESDMNegosiasi antara ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina dan China terkait tata perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan kembali menemui jalan buntu. Kedua belah pihak gagal merampungkan negosiasi tersebut.Informasi ini disampaikan Menlu Filipina Theresa Lazaro pada Minggu (15/11). Sebelum negosiasi dinyatakan gagal, ASEAN dan China sempat menyepakati 80 persen dari rancangan tata perilaku tersebut.Adapun negosiasi tata perilaku di Laut China Selatan antara ASEAN dan China telah berlangsung selama dua dekade. Filipina sebagai ketua ASEAN tahun ini sempat mencanangkan agar tata perilaku tersebut dapat dirampungkan di bawah kepemimpinannya.Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro (ke lima dari kiri) usai foto bersama selama pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila pada 14 November 2026. Foto: Aaron Favila / POOL / AFP"Belum ada konklusi," kata Lazaro di sela-sela KTT ASEAN di Manila saat mengumumkan hasil negosiasi tata perilaku tersebut, seperti dikutip dari Reuters."Negara-negara ASEAN ditambah China juga memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana keadaan sebenarnya," sambung dia.ASEAN telah lama menyerukan agar tata perilaku di Laut China Selatan disusun berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Pada saat bersamaan, ASEAN menyebut China berulang kali bertindak di luar hukum internasional lantaran mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan.Sementara itu, Pemerintah China menyatakan bahwa setiap tindakannya di Laut China Selatan telah sesuai dengan hukum internasional dan dilakukan secara profesional.Ilustrasi laut China Selatan. Foto: ShutterstockKlaim maritim China yang begitu luas tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik sejumlah negara ASEAN, seperti Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Oleh karena itu, ASEAN dalam sejumlah pernyataan resminya menggarisbawahi pentingnya tata perilaku tersebut demi mencegah eskalasi ketegangan dan insiden di perairan yang kaya sumber daya itu.Pada 2016, putusan mahkamah arbitrase internasional menyatakan bahwa klaim China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional. Putusan tersebut ditolak keras oleh Beijing.
(Penulis Jurnalis: kumparanNEWS | Diterbitkan via kumparan.com)
