Sikap Presiden Prabowo Subianto yang semakin tegas membela kepentingan nasional dan tidak mau tunduk pada tekanan pihak luar dinilai berpotensi mengusik kepentingan kelompok tertentu. Terutama oligarki dan pihak asing yang selama ini menikmati keuntungan dari berbagai kebijakan dan praktik ekonomi di Indonesia.
Tak heran jika belakangan muncul berbagai narasi yang menyerang pemerintahan Prabowo. Ketidakpuasan kelompok berkepentingan terhadap arah kebijakan pemerintah diduga menjadi salah satu faktor yang membuat situasi politik semakin panas.
Gangguan terhadap pemerintah pun seolah terus bermunculan. Salah satu pola yang terlihat adalah upaya membangun sentimen negatif melalui narasi kebencian, provokasi, hingga mobilisasi gerakan massa. Tujuannya tidak lain membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah.
Rakyat seolah-olah sedang diarahkan untuk memandang pemerintah sebagai musuh. Berbagai persoalan dibingkai sedemikian rupa sehingga memancing kemarahan publik. Bahkan, perbedaan pandangan politik sengaja diperlebar agar masyarakat saling berhadapan.
Belakangan, demonstrasi seolah menjadi agenda yang terus berulang. Hampir setiap bulan muncul aksi massa dengan berbagai tuntutan, termasuk rencana demonstrasi pada 10 November mendatang. Demonstrasi tentu merupakan hak warga negara, tetapi masyarakat juga perlu waspada terhadap kemungkinan adanya pihak yang menunggangi aspirasi tersebut.
Di media sosial, narasi kebencian terhadap pemerintah juga semakin mudah ditemukan. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi terkadang bercampur dengan fitnah, provokasi, dan informasi yang belum tentu benar. Situasi ini berpotensi menciptakan kegaduhan berkepanjangan.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat menjadi pola adu domba yang sistematis dan masif. Energi bangsa justru habis untuk konflik politik, sementara agenda pembangunan dan kepentingan rakyat menjadi terbengkalai.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah bukanlah musuh rakyat. Pemerintah yang menjalankan mandat konstitusi harus tetap diawasi dan dikritik secara sehat. Namun, jangan sampai kritik justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi.
Musuh kepentingan rakyat sesungguhnya adalah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi ekonomi, serta kepentingan oligarki yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Siapa pun pelakunya harus dilawan melalui jalur hukum dan mekanisme demokrasi.
Jangan sampai rakyat salah sasaran dan justru saling bermusuhan karena terprovokasi. Menjelang 10 November, masyarakat harus semakin cerdas memilah informasi, menjaga persatuan, dan tidak mudah diadu domba. Jangan biarkan kepentingan segelintir kelompok mengorbankan masa depan Indonesia.
