Demonstrasi yang merebak di berbagai daerah pada 10 November 2026 membawa sejumlah tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai isu diangkat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), persoalan ekonomi, hingga evaluasi dua tahun pemerintahan. Namun, jika dicermati lebih jauh, sejumlah tuntutan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah melalui berbagai kebijakan konkret.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan Karhutla. Pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran di sejumlah wilayah. Data Kementerian Kehutanan mencatat, jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi turun dari 338 titik menjadi 55 titik pada pemantauan 6 November 2026. Penurunan ini menjadi salah satu indikator perkembangan penanganan Karhutla, meskipun operasi pemadaman masih terus berlangsung.
Penurunan titik panas tersebut turut dipengaruhi perubahan kondisi cuaca dan curah hujan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Di sisi lain, pemerintah tidak tinggal diam. Operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara, patroli, hingga modifikasi cuaca terus dilakukan. Bahkan, pemerintah tetap mengerahkan sumber daya secara nasional meskipun Karhutla tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan demikian, tidak tepat jika muncul anggapan bahwa pemerintah mengabaikan persoalan tersebut.
Isu berikutnya adalah evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi tentu merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, penilaian terhadap pemerintah semestinya dilakukan secara objektif dengan melihat berbagai capaian yang telah dihasilkan, bukan hanya menyoroti kekurangan. Salah satunya adalah keberhasilan mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Capaian lainnya terlihat dari kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga Oktober 2026, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan. Pemerintah juga mencatat penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menertibkan penguasaan kawasan hutan serta aktivitas perkebunan dan pertambangan yang bermasalah.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja pada sejumlah persoalan strategis yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Tentu saja, bukan berarti seluruh persoalan sudah selesai. Masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, mulai dari pemerataan kesejahteraan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, capaian yang sudah ada juga tidak seharusnya diabaikan dalam setiap evaluasi.
Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang seputar demonstrasi 10 November. Jangan sampai informasi yang disampaikan hanya berupa potongan fakta yang tidak menggambarkan situasi secara utuh. Kritik terhadap pemerintah sah disampaikan, tetapi harus didasarkan pada data yang benar dan perkembangan kebijakan yang sebenarnya. Dengan begitu, demonstrasi tetap menjadi sarana demokrasi yang sehat, bukan sekadar ruang penyebaran informasi menyesatkan.
Di sisi lain, munculnya berbagai aksi demonstrasi juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi politik. Masyarakat harus waspada terhadap pihak mana pun yang berusaha mengeksploitasi perbedaan pandangan untuk memecah persatuan bangsa. Singkatnya, jangan mau diadu domba.
Pada akhirnya, pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik dan terus membuktikan kinerjanya melalui hasil nyata. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara rasional, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menelan mentah-mentah setiap narasi yang beredar. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kejujuran dalam menyampaikan fakta.
Momentum Hari Pahlawan 10 November seharusnya menjadi pengingat bahwa persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok tertentu. Mengkritik pemerintah tidak berarti harus menafikan seluruh capaian, sementara mengapresiasi kinerja pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Jangan sampai perbedaan pandangan justru dimanfaatkan untuk menciptakan perpecahan dan membuat Indonesia terus berada dalam situasi yang tidak stabil.
