Nasional

Demo Tanpa Tuntutan Jelas, Waspadai Politik Adu Domba

•
Demo Tanpa Tuntutan Jelas, Waspadai Politik Adu Domba - Infolitik
Maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini mulai menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sejumlah aksi justru membawa tuntutan yang dinilai kurang jelas dan tidak sep...

Maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini mulai menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, sejumlah aksi justru membawa tuntutan yang dinilai kurang jelas dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Bahkan, ketika pemerintah telah menunjukkan hasil penanganan, demonstrasi masih terus berlanjut.

Salah satu contohnya adalah tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal, berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), jumlah titik panas atau hotspot nasional telah turun menjadi hanya 25 titik. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pengendalian karhutla.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaporkan penurunan cakupan luas lahan terbakar di sejumlah wilayah. Papua Selatan mengalami penurunan sebesar 87 persen, Sulawesi Tenggara 38 persen, Sulawesi Selatan 47 persen, dan Sulawesi Tengah 6 persen. Data tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi objektif terhadap penanganan karhutla, bukan justru diabaikan.

Di tengah penurunan tersebut, desakan penetapan status bencana nasional tetap disuarakan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan di balik tuntutan tersebut. Sebab, perubahan status bencana berpotensi membawa konsekuensi terhadap penanganan, termasuk tanggung jawab perusahaan yang wilayah usahanya berkaitan dengan kebakaran. Karena itu, jangan sampai tuntutan kemanusiaan justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab.

Sementara itu, ekonom dan pengusaha Prof Gema menilai maraknya demonstrasi belakangan ini juga memperlihatkan adanya potensi ancaman politik adu domba. Menurutnya, sejumlah aksi, termasuk yang berlangsung pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 dan setelahnya, berisiko ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

Ia mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis masyarakat. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat jangan sampai dimanfaatkan sebagai alat untuk memprovokasi, menciptakan kegaduhan, atau mempertajam perpecahan di tengah masyarakat.

Prof Gema juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh buzzer maupun narasi-narasi yang sengaja dibangun untuk memecah belah persatuan. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima informasi, memeriksa fakta, serta memahami kepentingan di balik setiap isu yang berkembang.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah tentu sah dan diperlukan. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan rakyat, bukan sekadar mengikuti agenda kelompok tertentu. Apalagi jika tuntutan yang disuarakan tidak sejalan dengan perkembangan kondisi nyata di lapangan.

Karena itu, masyarakat perlu menjaga kewaspadaan terhadap segala bentuk provokasi dan politik adu domba. Jangan sampai energi bangsa habis untuk saling bermusuhan, sementara kepentingan nasional dan persatuan Indonesia justru menjadi korban.

Infolitik