BeritaUpdate24
◐
● LIVE UPDATE Hari Pahlawan Bukan Momen Perpecahan: Jaga Persatuan, Kawal Aspirasi, dan Bangun Indonesia! • Jelang 10 November, Elemen Masyarakat Tolak Adu Domba Oligarki • Prabowo Berulang Tahun, Harapan untuk Kesehatan Presiden dan Kemajuan Bangsa • PP GPI Menolak Mobilisasi Massa: Jangan Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Pemicu Kegaduhan • Massa Aksi Komando Rakyat Jaga Persatuan Berdemonstrasi di DPR, Berikut 5 Seruannya • Donasi Publik Jangan Pakai Rekening Pribadi, Ini Aturan dan Risikonya • Video Bernarasi Provokatif Beredar, Warga Diminta Waspadai Manipulasi Judul dan Konten Hoaks • Jadi Konten Hoaks, Pertemuan Perwakilan Masyarakat Pati di DPR Dipelintir • Hari Pahlawan Bukan Momen Perpecahan: Jaga Persatuan, Kawal Aspirasi, dan Bangun Indonesia! • Jelang 10 November, Elemen Masyarakat Tolak Adu Domba Oligarki • Prabowo Berulang Tahun, Harapan untuk Kesehatan Presiden dan Kemajuan Bangsa • PP GPI Menolak Mobilisasi Massa: Jangan Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Pemicu Kegaduhan • Massa Aksi Komando Rakyat Jaga Persatuan Berdemonstrasi di DPR, Berikut 5 Seruannya • Donasi Publik Jangan Pakai Rekening Pribadi, Ini Aturan dan Risikonya • Video Bernarasi Provokatif Beredar, Warga Diminta Waspadai Manipulasi Judul dan Konten Hoaks • Jadi Konten Hoaks, Pertemuan Perwakilan Masyarakat Pati di DPR Dipelintir • Home / Berita Nasional / Dugaan Penyadapan Ilegal Disorot, BAPERSIPIL Desak Rantai Perintah dan Kaitan Satgasus Merah Putih Ditelusuri Berita Nasional Dugaan Penyadapan Ilegal Disorot, BAPERSIPIL Desak Rantai Perintah dan Kaitan Satgasus Merah Putih Ditelusuri
Ruman Ramadhan 16 Nov 2026, 05:15 WIB • 1 views WhatsApp Facebook Salin Link Dugaan Penyadapan Ilegal Disorot, BAPERSIPIL Desak Rantai Perintah dan Kaitan Satgasus Merah Putih Ditelusuri Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan kepolisian kembali menjadi sorotan.
Persoalan ini dinilai perlu diusut secara menyeluruh, mulai dari legalitas perintah, pihak yang mengoperasikan perangkat, penerima hasil intersepsi, hingga dugaan penghapusan jejak digital.
Sekretaris Jenderal BAPERSIPIL, Adv. Ade Adriansyah Utama, S.H., M.H., melalui tulisan Catatan Celoteh Abah pada 16 November 2026, meminta agar penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan pelaksana teknis.
Menurut dia, penyidik perlu menelusuri seluruh rantai komando dan pihak-pihak yang diduga memiliki akses terhadap hasil penyadapan.
Ade menegaskan, proses pemeriksaan harus membedakan fakta yang telah terverifikasi, tuduhan yang masih diselidiki, serta analisis yang berkembang di ruang publik.
Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam pemberitaan atau memiliki riwayat penugasan pada satuan kerja tertentu.
“Bongkar perbuatannya, telusuri perintahnya, periksa pengguna hasilnya, dan buktikan kesalahannya di pengadilan,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam tulisan tersebut.
Menurut Ade, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab dalam pengusutan dugaan penyadapan.
Di antaranya, siapa yang mengajukan target, siapa yang memberikan persetujuan, apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum, siapa operator perangkat, serta siapa saja yang menerima informasi hasil intersepsi.
Selain itu, penyidik perlu memastikan apakah bukti elektronik, termasuk log akses, metadata, rekaman, dan catatan persetujuan, masih terpelihara secara utuh.
Aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pembuktian dapat diuji secara hukum.
Soroti Akuntabilitas Pejabat Aktif
Dalam tulisannya, Ade juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap potensi konflik kepentingan apabila pejabat aktif memiliki akses terhadap saksi, personel, atau data yang berkaitan dengan perkara.
Namun, ia mengingatkan bahwa status saksi, terperiksa etik, tersangka, dan terdakwa merupakan kategori hukum yang berbeda.
Kemunculan nama seorang pejabat dalam pemberitaan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan maupun kesalahan pidana.
Evaluasi konflik kepentingan, menurut dia, perlu dilakukan secara proporsional dan sesuai ketentuan hukum.
Jika terdapat risiko terhadap independensi pemeriksaan atau keamanan barang bukti, pembatasan akses dapat dipertimbangkan berdasarkan kewenangan yang sah.
Dugaan Kaitan dengan Satgasus Merah Putih Perlu Dibuktikan
Sorotan lain dalam tulisan tersebut adalah kemungkinan adanya keterkaitan dengan jaringan lama Satgasus Merah Putih.
Ade menempatkan isu itu sebagai pertanyaan investigatif yang harus diuji melalui bukti konkret, bukan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu.
Pemeriksaan, menurut dia, dapat diarahkan untuk menelusuri kemungkinan hubungan komando, komunikasi, penggunaan sumber daya, akses terhadap sistem elektronik, maupun aliran informasi yang relevan dengan perkara.
Kesamaan riwayat penugasan atau kedekatan personal dinilai tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan pidana.
Karena itu, dugaan hubungan dengan jaringan lama tersebut harus diperiksa secara objektif dan berdasarkan alat bukti.
Transparansi Penanganan Perkara
Ade juga menyoroti persepsi publik mengenai lambannya penanganan perkara.
Menurut dia, penilaian terhadap kecepatan proses harus didasarkan pada kronologi laporan, tahapan pemeriksaan, perkembangan status hukum, serta hambatan pembuktian yang disampaikan secara resmi.
Minimnya informasi kepada publik dapat memunculkan pertanyaan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Namun, kondisi tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti adanya perlindungan internal.
Di sisi lain, pemeriksaan forensik digital dan penelusuran rantai perintah membutuhkan ketelitian agar bukti yang diperoleh memiliki integritas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
Tujuh Usulan BAPERSIPIL kepada Kapolri dan Pemerintah
Melalui tulisan tersebut, Ade menyampaikan tujuh pokok usulan kepada Kapolri dan Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat penanganan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Pertama, menelusuri seluruh rantai perintah dan pihak yang menerima hasil penyadapan berdasarkan alat bukti. Kedua, melakukan audit forensik independen serta menjaga integritas data elektronik.
Ketiga, mengevaluasi potensi konflik kepentingan pejabat aktif dan membatasi akses terhadap barang bukti apabila diperlukan sesuai hukum.
Keempat, menguji dugaan keterkaitan dengan jaringan lama Satgasus Merah Putih hanya berdasarkan bukti konkret.
Kelima, memeriksa kemungkinan penggunaan hasil penyadapan di luar tujuan yang dibenarkan. Keenam, memperkuat pengawasan DPR dan lembaga pengawas sesuai kewenangan masing-masing.
Ketujuh, menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada publik tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan maupun melanggar hak individu.
Ade menyebut, usulan kepada Kapolri terutama berkaitan dengan pemeriksaan rantai komando, audit forensik, pengamanan bukti digital, dan evaluasi konflik kepentingan.
Sementara kepada pemerintah, usulan diarahkan pada penguatan tata kelola kewenangan penyadapan, pengawasan antarlembaga, serta perlindungan hak warga negara.
Ia juga menegaskan bahwa rumusan tersebut merupakan pandangan penulis yang disalurkan melalui BAPERSIPIL.
Usulan itu belum dapat disebut sebagai sikap resmi organisasi sebelum memperoleh persetujuan pengurus sesuai mekanisme internal.
Praduga Tak Bersalah Harus Dijaga
Pada bagian penutup, Ade mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum.
Namun, kritik terhadap institusi kepolisian juga harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak dibangun dari prasangka.
Menurut dia, pembenahan internal, pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, serta keterbukaan yang tetap memperhatikan proses hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Tulisan Catatan Celoteh Abah tersebut diterbitkan di Jakarta pada 16 November 2026.
Penulis kembali menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disinggung masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui mekanisme hukum.
Dengan demikian, penelusuran dugaan penyadapan maupun kemungkinan hubungan dengan jaringan lama Satgasus Merah Putih perlu tetap berpegang pada alat bukti, asas praduga tak bersalah, dan proses peradilan yang adil.
