Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparanEkspor Indonesia ke Uni Eropa (UE) menghadapi dua tantangan pada 2027, yakni penerapan regulasi bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta berakhirnya fasilitas tarif preferensial Generalized System of Preferences (GSP). Pemerintah mengebut penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan, apabila IEU CEPA belum selesai diratifikasi ketika fasilitas GSP berakhir, ekspor Indonesia yang selama ini memperoleh tarif preferensial berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN).“Kalau IEU CEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar USD 5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena,” kata Drajad kepada wartawan di kantornya, Rabu (18/11).Dia menjelaskan, sekitar 44 persen ekspor Indonesia ke Eropa selama ini mendapatkan fasilitas GSP. Sejumlah produk yang menikmati tarif preferensial tersebut antara lain kelapa sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, garmen, hingga alas kaki.Jika fasilitas GSP berakhir sebelum IEU CEPA berlaku, produk Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif MFN Uni Eropa. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya produk ketika masuk ke pasar Eropa atau landed cost, sehingga mengurangi daya saing eksportir.Eksportir nantinya menghadapi pilihan untuk menanggung kenaikan biaya, menekan margin keuntungan, atau meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli melalui harga jual. Sementara itu, importir Eropa juga berpotensi menyesuaikan harga, volume pembelian, maupun mencari pemasok dari negara lain.“Jadi, kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap,” ujarnya.Pemerintah, kata Drajad, tengah mempercepat proses IEU CEPA agar perjanjian tersebut segera ditandatangani dan diratifikasi. Pemerintah juga melakukan komunikasi dan lobi dengan pihak Eropa untuk mendukung penyelesaian perjanjian dagang tersebut.Eksportir Sawit hingga Kopi Juga Dibayangi EUDRIlustrasi mata uang Euro. Foto: Blaszko/ShutterstockSelain berakhirnya fasilitas GSP, eksportir Indonesia juga perlu mempersiapkan penerapan EUDR yang mewajibkan sejumlah komoditas memenuhi ketentuan bebas deforestasi dan memiliki data geolokasi lahan asal produk.Drajad menyebut, perusahaan logistik global Maersk telah menyampaikan kepada kliennya bahwa EUDR akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Regulasi tersebut mencakup sejumlah komoditas, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, kayu dan produk turunannya, karet, kedelai, serta produk peternakan.Bagi Indonesia, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi ekspor kelapa sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet. Eksportir harus menyiapkan data geolokasi untuk memastikan komoditas yang diperdagangkan memenuhi persyaratan bebas deforestasi.Drajad memperkirakan nilai ekspor Indonesia yang terdampak EUDR mencapai sekitar USD 7 miliar. Namun, angka tersebut masih berdasarkan ingatannya dan belum menggunakan data terbaru.Dia meminta eksportir dan pelaku industri terkait segera menyiapkan data geolokasi agar pengiriman produk ke Eropa tidak terganggu ketika regulasi berlaku.“Jadi, saya mengimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” ujarnya.Pemerintah, lanjut Drajad, telah menyiapkan dukungan melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memiliki sistem geolokasi untuk membantu kebutuhan tersebut. Karena itu, kesiapan eksportir dan asosiasi industri menjadi penting untuk menindaklanjuti fasilitas yang telah disediakan pemerintah.Proses pemeriksaan kepatuhan EUDR nantinya dilakukan melalui mekanisme due diligence oleh otoritas yang ditunjuk masing-masing negara anggota Uni Eropa, bersama otoritas kepabeanan. Produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat berisiko tidak memperoleh izin masuk ke pasar negara tujuan.Drajad menegaskan, IEU CEPA dan EUDR merupakan dua kebijakan berbeda yang memiliki mekanisme tersendiri. Penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa tidak akan menghapus kewajiban eksportir untuk memenuhi regulasi bebas deforestasi tersebut.Oleh sebab itu, pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan IEU CEPA, sementara pelaku usaha diminta tetap mempersiapkan kepatuhan terhadap EUDR agar ekspor Indonesia ke Eropa tetap terjaga.
(Penulis Jurnalis: kumparanBISNIS | Diterbitkan via kumparan.com)
