Politik Extra Effort DJP Kejar Target Penerimaan Negara Rp514 Triliun dalam 2 Bulan Sangkala November 18, 2026 2 minutes read 0 gedung-dirjen-pajak-foto-ricardojpnncom-7jneq-rndp JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian langkah extra effort guna menggenjot sisa target penerimaan negara pada dua bulan terakhir tahun 2026. Berdasarkan laporan APBN per 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai angka sebesar Rp1.796,8 triliun. Pencapaian tersebut merepresentasikan 76,2 persen dari total target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Kendati bertumbuh 23,2 persen dari periode tahun sebelumnya, pemerintah masih wajib menghimpun dana sekitar Rp514 triliun agar target penerimaan pajak tahun ini dapat terpenuhi. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pihaknya akan mengandalkan sejumlah sektor ekonomi utama yang selama ini menjadi motor penggerak kontribusi pajak terbesar bagi kas negara. Optimalisasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor unggulan serta pemanfaatan data berbasis sistem teknologi mutakhir. Strategi ini dirumuskan untuk mengamankan target APBN sekaligus merespons dinamika perekonomian global maupun domestik yang terus bergerak dinamis. “Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading, manufacturing, jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan,” ujar Bimo di kantor Kemenkeu, baru-baru ini. Selain sektor-sektor konvensional tersebut, DJP juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat. Pemerintah berupaya memastikan kesetaraan iklim usaha atau level playing field antara pelaku bisnis digital dan konvensional. Pengamanan penerimaan ini juga didukung oleh kebijakan relaksasi administratif yang telah digulirkan sejak September dan Oktober lalu. Kebijakan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administratif ini ditujukan untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya secara wajar. Di kancah internasional, DJP turut mengimplementasikan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax. Kebijakan ini disebut bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi praktik penggerusan basis pemajakan lintas negara atau BEPS. Penerapan PPh Pasal 22 marketplace serta pemungutan PPN perdagangan digital luar negeri juga menjadi instrumen penopang baru. Bimo menegaskan seluruh instrumen ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi seller, buyer, serta negara. Dalam mengeksekusi strategi penagihan dan pengawasan, Bimo menyebut pihaknya mengandalkan integrasi data yang komprehensif. Pihak otoritas pajak memanfaatkan ekosistem data internal dari sistem Coretax yang dipadukan dengan data pihak ketiga. “Data-data dari sektor keuangan perbankan maupun non-perbankan, dan juga data-data dari pihak ketiga yang bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” kata Bimo.
Extra Effort DJP Kejar Target Penerimaan Negara Rp514 Triliun dalam 2 Bulan
Oleh ihsan
•

Politik Extra Effort DJP Kejar Target Penerimaan Negara Rp514 Triliun dalam 2 Bulan Sangkala November 18, 2026 2 minutes read 0 gedung dirjen pajak foto ricardojpnncom 7jneq rnd...