Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: ShutterstockFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) prihatin dan mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun kericuhan massa yang terjadi di DPRD DIY merembet hingga ke bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (11/11/2026) pagi."Peristiwa yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini dinilai menjadi persoalan serius, terutama terkait keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi," demikian pernyataan Fisipol UGM yang ditandatangani Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Gabriel Lele.Atas dasar itu, Fisipol UGM menyatakan lima sikap. Salah satunya meminta aparat membebaskan mahasiswa yang ditahan imbas kericuhan.Berikut lima poin yang disampaikan Fisipol UGM:1. Menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggaraan negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. 2. Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan. 3. Mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. 4. Mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi. 5. Mendukung langkah UGM dalam pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak, serta meminta jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum. "Fisipol UGM berkomitmen untuk terus mengupayakan pendampingan dan koordinasi guna memastikan keselamatan serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Kami percaya bahwa keberanian berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus terus dirawat dan dilindungi," jelas Fisipol UGM.
(Penulis Jurnalis: kumparanNEWS | Diterbitkan via kumparan.com)
