BeritaUpdate24
◐
● LIVE UPDATE Hari Pahlawan Bukan Momen Perpecahan: Jaga Persatuan, Kawal Aspirasi, dan Bangun Indonesia! • Jelang 10 November, Elemen Masyarakat Tolak Adu Domba Oligarki • Prabowo Berulang Tahun, Harapan untuk Kesehatan Presiden dan Kemajuan Bangsa • PP GPI Menolak Mobilisasi Massa: Jangan Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Pemicu Kegaduhan • Massa Aksi Komando Rakyat Jaga Persatuan Berdemonstrasi di DPR, Berikut 5 Seruannya • Donasi Publik Jangan Pakai Rekening Pribadi, Ini Aturan dan Risikonya • Video Bernarasi Provokatif Beredar, Warga Diminta Waspadai Manipulasi Judul dan Konten Hoaks • Jadi Konten Hoaks, Pertemuan Perwakilan Masyarakat Pati di DPR Dipelintir • Hari Pahlawan Bukan Momen Perpecahan: Jaga Persatuan, Kawal Aspirasi, dan Bangun Indonesia! • Jelang 10 November, Elemen Masyarakat Tolak Adu Domba Oligarki • Prabowo Berulang Tahun, Harapan untuk Kesehatan Presiden dan Kemajuan Bangsa • PP GPI Menolak Mobilisasi Massa: Jangan Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Pemicu Kegaduhan • Massa Aksi Komando Rakyat Jaga Persatuan Berdemonstrasi di DPR, Berikut 5 Seruannya • Donasi Publik Jangan Pakai Rekening Pribadi, Ini Aturan dan Risikonya • Video Bernarasi Provokatif Beredar, Warga Diminta Waspadai Manipulasi Judul dan Konten Hoaks • Jadi Konten Hoaks, Pertemuan Perwakilan Masyarakat Pati di DPR Dipelintir • Home / Berita Nasional / Gibran Pelintir Saran Prabowo, Dua Pejabat Pemerintah Langsung Membantah Berita Nasional Gibran Pelintir Saran Prabowo, Dua Pejabat Pemerintah Langsung Membantah
Ruman Ramadhan 12 Nov 2026, 02:37 WIB • 1 views WhatsApp Facebook Salin Link Gibran Pelintir Saran Prabowo, Dua Pejabat Pemerintah Langsung Membantah Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto menuai kontroversi. Usai mengajukan permohonan mundur, Gibran menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Salah satunya, Prabowo disebut menyarankan dirinya untuk berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda menilai tidak masuk akal jika Presiden Prabowo menyarankan Gibran kembali menempuh perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, persoalan tersebut telah dibahas dari perspektif hukum bersama jajaran terkait di pemerintahan.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum,” ujar Syahganda seperti dikutip CNN Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut diwakili oleh Yusril selaku Menko Hukum. Karena itu, menurut Syahganda, sulit dipercaya apabila Prabowo justru memberikan saran yang bertentangan dengan pandangan hukum yang telah disampaikan pembantunya.
Senada dengan Syahganda, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa tidak tersedia lagi jalur hukum untuk mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran melalui perkara yang telah diputuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, sementara putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah berkekuatan hukum tetap.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril seperti dilansir Kompas.com.
Pernyataan Syahganda dan Yusril tersebut membuat klaim Gibran mengenai saran Presiden Prabowo untuk menempuh jalur PTUN semakin dipertanyakan. Sebab, penjelasan dua pejabat tersebut justru menunjukkan bahwa langkah hukum yang disebut Gibran memiliki persoalan mendasar dari sisi prosedur dan putusan pengadilan yang telah final.
Publik pun berhak mempertanyakan mengapa muncul pernyataan yang berbeda mengenai isi pertemuan dengan Presiden Prabowo. Apakah terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan, atau ada bagian dari pernyataan Presiden yang tidak disampaikan secara utuh kepada publik?
Jika memang tidak ada saran untuk kembali melawan melalui jalur hukum, Gibran seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah Presiden Prabowo mendukung langkah yang secara hukum dinilai sudah tidak tersedia.
Di tengah polemik yang terus berkembang, kejujuran dan keterbukaan pejabat publik menjadi hal penting. Terlebih, pernyataan yang membawa nama Presiden dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Publik tentu berharap persoalan ini dijelaskan secara terang, bukan justru menambah kontroversi dan memperkeruh situasi politik nasional.
