Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan secara menyeluruh. Penyelidikan tidak hanya berfokus pada pelaku operasional, tetapi juga harus mengungkap pihak yang memerintahkan, memberikan akses, menerima, hingga memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut. Kasus yang telah menyeret empat orang sebagai tersangka ini menjadi perhatian publik karena berpotensi menyangkut keamanan informasi strategis negara, persaingan kepentingan elite, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparat penegak hukum.
Perkembangan kasus ini memunculkan berbagai dugaan mengenai kepentingan politik dan ekonomi di baliknya. Pendiri sekaligus CEO PT Astronacci International, Gema Goeyardi, mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan skenario sabotase pemerintahan yang melibatkan kepentingan oligarki lokal, oligarki asing, mafia koruptor, hingga elite global. Gema menilai ada kepentingan yang berupaya memengaruhi arah kebijakan negara dan keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam pernyataannya, Gema menyebut ada dugaan skenario pergantian kepemimpinan yang perlu dicermati. Ia mengklaim bahwa targetnya adalah Presiden Prabowo harus diganti dalam dua tahun, penggantinya sudah disiapkan, dan ini sesuai pesanan mafia koruptor serta oligarki. Ia juga menyebut pelaku berasal dari internal Polri, ajudan presiden, dan ahli sistem. Perlu dicatat, pernyataan Gema ini merupakan klaim dan analisis yang belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum atau kesimpulan penyidikan.
Gema juga menyoroti kemungkinan pemanfaatan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan kelompok tertentu, terutama yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyebut sektor sawit, pertambangan, perpajakan, impor, dan aktivitas ilegal sebagai bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri. Namun, dugaan keterkaitan sektor-sektor tersebut dengan perkara penyadapan masih membutuhkan pembuktian melalui penelusuran aliran data, komunikasi, transaksi keuangan, dan hubungan para pihak.
Salah satu isu yang disoroti Gema adalah dugaan penyadapan terhadap sekitar 6.000 nomor telepon. Ia menyebut tiga kelompok pengguna yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, termasuk pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan perdagangan dan ekonomi Indonesia. Angka 6.000 nomor ini masih merupakan klaim Gema dan belum dapat dipastikan sebagai angka resmi hasil penyidikan Bareskrim Polri.
Di sisi lain, persoalan tata niaga ekspor sumber daya alam memang menjadi agenda penting pemerintah. Kementerian ESDM pada Mei 2026 menjelaskan kebijakan penguatan pengawasan ekspor komoditas strategis untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta potensi kebocoran penerimaan negara. Pemerintah juga menyoroti komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan ferro alloy dalam kebijakan pengawasan ekspor melalui BUMN khusus. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan antara praktik penyimpangan perdagangan dengan kasus penyadapan.
Perkara ini juga menarik perhatian publik terkait perlindungan saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengonfirmasi enam orang saksi dalam perkara tersebut mengajukan permohonan perlindungan. Ketua LPSK Achmadi menyatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026, dengan mempertimbangkan tingkat ancaman, kerentanan, dan kebutuhan perlindungan masing-masing saksi. “Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Pengawasan terhadap perkara ini selanjutnya akan menjadi agenda Komisi III DPR RI. Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, dan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, “Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut.” Rapat ini penting agar pengusutan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka.
Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Berdasarkan keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Cakupan perkara ini juga menjadi perhatian karena sasaran yang diduga disadap tidak terbatas pada Presiden. Informasi dari Bareskrim mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Oleh karena itu, pengusutan perlu menjawab bagaimana daftar sasaran disusun, siapa yang mengendalikan akses LIMS, siapa yang menyetujui penggunaannya, serta apakah data hasil penyadapan pernah dipindahkan atau diserahkan kepada pihak lain.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah belum mengetahui secara lengkap motif, dalang, maupun pihak yang menerima hasil penyadapan, dan meminta publik menunggu hasil penyidikan kepolisian. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejumlah pertanyaan mendasar mengenai tujuan dan pemanfaatan informasi hasil penyadapan masih harus dijawab oleh penyidik.
Di tengah perkembangan perkara, masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan munculnya propaganda, penggiringan opini, dan pengalihan isu yang dapat memperuncing perbedaan politik. Persaingan kepentingan elite tidak boleh berkembang menjadi permusuhan antarmasyarakat, mahasiswa, aktivis, aparat, maupun kelompok politik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya mengingatkan masyarakat agar memeriksa sumber, waktu, dan konteks informasi sebelum menyebarkannya. Sikap kritis diperlukan agar informasi yang belum terverifikasi tidak berubah menjadi bahan provokasi. Pesan “Waspada Adu Domba: Bangsa Indonesia Jangan Mau Diadu Domba” menjadi relevan di tengah proses pengungkapan kasus ini.
Publik berhak mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyalahgunaan akses komunikasi, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah terdapat kepentingan ekonomi atau politik yang memengaruhi perkara. Namun, semua dugaan harus diuji melalui penyidikan yang profesional, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan publik yang independen. Pengusutan harus tuntas, kepentingan nasional harus dilindungi, dan perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan bagi sesama anak bangsa untuk saling bermusuhan.
