Beredar selentingan kabar di media sosial yang menyebut Polri berpotensi masuk angin dalam mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Spekulasi itu muncul karena salah satu tersangkanya merupakan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya.
Namun, kabar tersebut tidak berdasar. Penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo justru terus berkembang. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan dan akses ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE, tetapi juga berkembang ke dugaan tindak pidana makar.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidikan kasus tersebut kini turut mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Perkembangan ini didasarkan pada bukti permulaan yang ditemukan penyidik dalam proses penanganan perkara.
Atas dasar bukti tersebut, Bareskrim Polri kemudian menerbitkan laporan polisi khusus untuk penanganan dugaan tindak pidana makar terhadap empat orang yang sebelumnya telah ditangani oleh Direktorat Siber.
“Kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yaitu empat orang yang sudah di dalam yang sudah kita tangani oleh pihak cyber,” ungkap Asep, seperti dikutip dari Kompas.com.
Dukungan terhadap pengusutan kasus ini juga datang dari DPR. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa, terutama apabila tindakan tersebut bertujuan menghambat presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau ilegal akses atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar,” tegas Habiburokhman, seperti dikutip dari Detik.com.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian serius dari lembaga penegak hukum maupun parlemen. Dugaan kejahatan yang menyasar kepala negara harus diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
Karena itu, spekulasi bahwa Polri akan masuk angin hanya karena salah satu tersangka merupakan mantan Kapolri tidak seharusnya langsung dipercaya. Semua pihak harus memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja dan membuktikan perkara tersebut melalui proses hukum.
Publik juga perlu lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai kabar yang belum jelas kebenarannya justru memicu kecurigaan dan mengadu domba masyarakat dengan institusi negara.
Pengusutan kasus ini harus berjalan hingga tuntas tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik sekaligus melindungi kewibawaan lembaga kepresidenan.
