Teknologi

Komdigi Siap Buka Data Moderasi Konten, Tegaskan Perlindungan Kebebasan Berekspresi

•
Komdigi Siap Buka Data Moderasi Konten, Tegaskan Perlindungan Kebebasan Berekspresi - Infolitik
Perbedaan data moderasi konten di media sosial menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan kesiapan membuka data, melakukan verifikasi bersama...

Perbedaan data moderasi konten di media sosial menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan kesiapan membuka data, melakukan verifikasi bersama, serta mengevaluasi penanganan konten digital. Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, di Jakarta, Jumat (13/11/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan pengawasan ruang digital berjalan transparan, akuntabel, dan menghormati kebebasan berekspresi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan menyusul laporan SAFEnet dan Remotivi yang mencatat 127 konten mengalami moderasi hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau 74 persen disebut mengalami moderasi atas permintaan Komdigi. Mediodecci menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemantauan kedua organisasi dan belum dapat dicocokkan dengan catatan internal kementerian. Karena itu, Komdigi membuka ruang dialog dan pemeriksaan bersama untuk memastikan ketepatan data sekaligus mengidentifikasi kemungkinan kekeliruan dalam proses moderasi.

Kesiapan melakukan evaluasi juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 yang dijelaskan pemerintah pada 2 November 2026. Kedua regulasi tersebut memperjelas batas waktu, kriteria, dan mekanisme penanganan konten disinformasi agar lebih terukur serta memiliki kepastian hukum. Mediodecci menegaskan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak otomatis menjadi objek penindakan. Masyarakat juga diberikan ruang mengajukan keberatan dan meminta pemulihan apabila mengalami kesalahan moderasi.

Dari sisi perlindungan hak digital, Komdigi tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten. Langkah ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 pada 29 September 2026, yang mewajibkan pemerintah menerbitkan pemberitahuan digital atau tertulis beserta alasannya sebelum melakukan atau memerintahkan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Ketentuan tersebut memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan dasar bagi masyarakat untuk mempertanyakan keputusan pembatasan akses.

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indarto, juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan platform digital apabila mengalami pembatasan jangkauan konten. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan arah pembenahan tata kelola ruang digital melalui kejelasan prosedur, perlindungan hak pengguna, dan penguatan akuntabilitas. Pelaksanaan yang konsisten serta keterbukaan hasil evaluasi menjadi faktor penting untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman tanpa mengorbankan hak masyarakat menyampaikan kritik.

Infolitik