Progres pembangunan kawasan yudisial di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Foto: Dok. OIKNPembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan Lembaga Legislatif serta Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir dengan rata-rata capaian fisik masing-masing menyentuh 25,40 persen dan 32,83 persen.Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu, (15/11). Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai koridor yang ditetapkan."Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin mengutip Antara.Progres Kawasan Legislatif-YudikatifBerdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen. Sementara itu, pekerjaan fisik Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Adapun infrastruktur jalan di kawasan legislatif telah menembus 41,49 persen.Capaian tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, bergerak lebih cepat dibandingkan gedung utama guna menyiapkan konektivitas antarkawasan di KIPP untuk mendukung operasional pemerintahan.Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan menyentuh 26,52 persen, diikuti Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebesar 25,27 persen. Jalan di area yudikatif mencatatkan kemajuan tertinggi, yakni mencapai 46,69 persen.Selain proyek pemerintah, Basuki meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 1,25 triliun. Dalam peninjauan itu, Basuki memberikan arahan mengenai standar desain agar hasil konstruksi mampu mengakomodasi kebutuhan pasar."Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk desainnya," tutur Aswin.Rombongan Otorita IKN juga meninjau kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik yang progresnya mencapai sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi akhir tahun sebesar 56,62 persen.Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons (sponge city) yang dirancang untuk mengelola limpasan air, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum.Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029. Otorita IKN memproyeksikan kawasan tersebut segera rampung guna melengkapi ekosistem pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
(Penulis Jurnalis: kumparanBISNIS | Diterbitkan via kumparan.com)
