Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) menyampaikan keterangan usai pertemuannya di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTOKepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan lebih dari 100 juta masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) masuk ke dalam sistem Government Technology (GovTech) pada 10 November 2026.Luhut menyampaikan, peluncuran nasional platform digitalisasi layanan pemerintah tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto."GovTech rencananya di-roll out secara nasional oleh Presiden pada 10 November. Kami menargetkan saat peluncuran nanti sudah lebih dari 100 juta masyarakat yang terdaftar," kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, (27/10).Saat ini, sebanyak 60 juta penduduk yang memenuhi kriteria penerima bansos telah terdata dalam sistem tersebut. Pemerintah menargetkan pemetaan seluruh masyarakat berhak bansos di Indonesia rampung pada akhir 2026."Kami berharap pada akhir tahun ini seluruh penduduk yang qualified menerima bansos sudah terintegrasi, sehingga menciptakan keadilan distribusi," jelasnya.Luhut menambahkan, integrasi data melalui ekosistem GovTech dirancang untuk menutup celah korupsi, memperkuat transparansi, serta menyatukan berbagai basis data pemerintah ke dalam satu sistem terpadu."GovTech akan memangkas potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan seluruh data pemerintah," pungkas Luhut.
(Penulis Jurnalis: kumparanBISNIS | Diterbitkan via kumparan.com)
