Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai, polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
(Diterbitkan secara resmi via sindikasi vivanews)
Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai, polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
(Diterbitkan secara resmi via sindikasi vivanews)