Nasional

Prabowo Ingin Negara Kuasai 70% Hasil Tambang, Termasuk Sahamnya

•
Prabowo Ingin Negara Kuasai 70% Hasil Tambang, Termasuk Sahamnya - Infolitik
Ilustrasi tambang mineral. Foto: ShutterstockPresiden Prabowo Subianto menyinggung soal penguasaan hasil tambang oleh negara. Ia menginginkan agar 70 persen hasil tambang di Indonesia diserahkan ke...

Ilustrasi tambang mineral. Foto: ShutterstockPresiden Prabowo Subianto menyinggung soal penguasaan hasil tambang oleh negara. Ia menginginkan agar 70 persen hasil tambang di Indonesia diserahkan kepada negara.Prabowo sudah memberi instruksi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait keinginannya itu. Prabowo menyebut, instruksi tersebut bukan hanya untuk segelintir tambang melainkan untuk seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia.“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo dalam Milad Muhammadiyah dikutip Senin (15/11).Tak cuma soal penguasaan 70 persen hasil tambang negara, Prabowo juga ingin pemerintah menguasai porsi kepemilikan tambang perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang.Meski begitu, ia masih memperbolehkan adanya investasi oleh perusahaan nonnegara di sektor tambang. Walau demikian, keuntungan dari investasi tersebut mayoritas harus diserahkan kepada negara.“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali sesudah itu keuntungan harus mayoritas Bangsa Indonesia,” ujarnya.Langkah tersebut, menurut Prabowo, sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Prabowo ingin mengimplementasikan pasal tersebut salah satunya untuk sektor pertambangan.“Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” ujarnya.

(Penulis Jurnalis: kumparanBISNIS | Diterbitkan via kumparan.com)

Infolitik