Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi anggaran negara, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta peningkatan akses pembiayaan ekonomi produktif. Langkah tersebut ditegaskan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Presiden memastikan pembangunan seluruh daerah menjadi prioritas dan menyatakan keyakinannya bahwa aliran dana ke kabupaten maupun provinsi akan semakin besar sepanjang masa pemerintahannya.
Komitmen itu disertai perkembangan realisasi anggaran. Dalam konferensi pers APBN KiTa pada 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa penyaluran TKD hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari perkiraan alokasi terbaru sebesar Rp727,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari pagu awal 2026 sebesar Rp693 triliun setelah adanya tambahan kebutuhan daerah dan penanganan bencana. Pemerintah juga memastikan penyaluran TKD berlanjut sepanjang Oktober hingga Desember 2026 untuk menopang pelayanan publik dan kegiatan pembangunan.
Dukungan anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan mendasar masyarakat. Kementerian Keuangan mencatat TKD turut menopang pembayaran gaji sekitar 5,3 juta ASN daerah, penyelenggaraan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru, pelayanan rumah sakit daerah, hingga program perlindungan sosial. Khusus pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 telah mengatur dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk mekanisme rekonsiliasi pembayaran dan penyaluran selisih kekurangan anggaran.
Pemerintah pusat juga membuka ruang koordinasi untuk menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam. Salah satunya melalui pertemuan Bupati Siak Afni Zulkifli dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, pada 5 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penurunan proyeksi DBH migas dan kewajiban kurang bayar kepada daerah. Dialog tersebut menjadi langkah penting untuk membahas kebutuhan fiskal daerah secara langsung, meskipun penyelesaian kewajibannya masih memerlukan tindak lanjut.
Selain transfer fiskal, pemerintahan Prabowo memperkuat perekonomian daerah melalui pembiayaan usaha produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan penyaluran kredit senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menjangkau pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat produktif. Presiden juga menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan transfer fiskal, penyempurnaan tata kelola DBH, serta perluasan pembiayaan produktif, pemerintah terus mengupayakan pembangunan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Meski sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan kewajiban fiskal terpenuhi, pelayanan publik tetap berjalan, dan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
