Aksi demonstrasi yang digelar di Yogyakarta pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, awalnya berlangsung damai. Namun, situasi berubah drastis setelah sekelompok massa melakukan tindakan anarkis yang memicu kericuhan di sejumlah titik.
Kericuhan pecah di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kawasan Malioboro, hingga meluas ke area Bundaran UGM pada malam hari sekitar pukul 20.07 WIB. Aksi yang semula menjadi ruang penyampaian aspirasi justru berubah menjadi kerusuhan.
Situasi semakin tidak terkendali ketika massa mulai melempari petugas dengan batu, petasan, hingga bom molotov. Tindakan tersebut jelas bukan bagian dari penyampaian pendapat secara damai, melainkan aksi kekerasan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan.
Menghadapi situasi tersebut, aparat kepolisian mengerahkan kendaraan taktis, mobil water cannon, serta menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Upaya pengendalian berlangsung hingga menjelang tengah malam demi memulihkan keamanan di kawasan yang terdampak kerusuhan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kericuhan tidak bisa begitu saja dituduhkan kepada aparat. Justru tindakan anarkis sebagian massa menjadi pemicu eskalasi. Apalagi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bom molotov hingga senjata tajam yang mengindikasikan adanya persiapan untuk melakukan tindakan kekerasan.
Temuan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa aksi kericuhan bukan sekadar demonstrasi spontan. Ada kelompok tertentu yang diduga bertindak sebagai provokator dan memanfaatkan momentum peringatan Hari Pahlawan untuk menciptakan kekacauan.
Jika benar ada pihak yang sengaja menginisiasi tindakan anarkis, maka tujuan mereka patut dipertanyakan. Sebab, menyampaikan aspirasi dan menciptakan kerusuhan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Demonstrasi seharusnya menjadi bagian dari demokrasi, bukan alat untuk merusak ketertiban umum.
Publik juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya upaya adu domba di balik aksi tersebut. Kerusuhan yang sengaja diciptakan dapat memancing kemarahan masyarakat, memperhadapkan massa dengan aparat, sekaligus memperkeruh situasi nasional. Narasi provokasi semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pengusutan yang tuntas.
Karena itu, aparat harus mengungkap siapa aktor di balik kericuhan 10 November di Yogyakarta, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi dan mendanai aksi anarkis tersebut. Jangan sampai demokrasi dijadikan kedok untuk menciptakan kekacauan dan mengganggu stabilitas Indonesia.
