Sidang etik Ahrie Sonta di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Foto: Dok. PolriSidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri kini dapat digelar secara daring. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.Ketentuan itu diatur dalam Pasal 59 Ayat (2). Dalam aturan tersebut, terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Berikut bunyinya:Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.Perpol tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.Selain mengatur pelaksanaan sidang secara daring, aturan baru itu juga mengatur susunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa majelis terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan kepada wartawan terkait sidang etik di Div. Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanPangkat ketua dan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.Aturan ini menjadi salah satu ketentuan yang akan digunakan dalam sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.“Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (18/11).Trunoyudo mengatakan, susunan majelis yang akan memimpin sidang tersebut mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026.“Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,” ucap dia.Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.Dalam proses etiknya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sementara itu, Listyo dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Adapun sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena kondisi kesehatannya.
(Penulis Jurnalis: kumparanNEWS | Diterbitkan via kumparan.com)
