Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai menghadiri agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparanKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyoroti mekanisme pengadaan pembangunan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diperiksa Kejaksaan. Ia menilai pengadaan melalui e-katalog perlu dievaluasi jika ditemukan indikasi penyimpangan.Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta, Kamis (29/10), Sudaryono menyebut perusahaan bernama PT Belok Kiri Langsung saat membahas proses pengadaan tersebut. Namun, status hukum perusahaan dan pihak-pihak terkait perlu merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum.“PT yang di-klik itu namanya lucu-lucu. Apa pun namanya, PT Belok Kiri Langsung. Dia mau nyolongan aja itu enggak kreatif bikin nama, ya. Apalagi?. Dia nyari nama aja malas, bayangkan tuh. Ini udah enggak bisa lagi, ya,” kata Sudaryono.Sudaryono menjelaskan, Kejaksaan sedang memeriksa pengadaan pembangunan dapur MBG yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Jadi temuannya kejaksaan, saya jelaskan. Pengadaan membangun dapur. Ada membangun dapur pakai APBN, sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Jadi dia membangun dapur itu kan kayak membangun rumah,” jelas Sudaryono.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta capaian kinerja BGN selama 100 hari kerja terakhir di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTOIa menyoroti mekanisme pengadaan yang, menurut penjelasannya, memecah pekerjaan pembangunan menjadi sejumlah komponen melalui e-katalog. Ia menilai cara tersebut keliru.“Saya mau membangun rumah, ini saya kasih kontrak, kontrak membangun rumah. Ini enggak. Membangun rumahnya itu pakai e-Katalog. Jadi nanti judulnya 'jasa pemasangan jendela', 'jasa pemasangan pintu', 'jasa pemasangan atap'. Jadi membangun rumahnya diketeng, kayak membangun Lego. Jadi pengadaannya pengadaan seperti itu. Ini jelas-jelas keliru,” tegasnya.Sudaryono mengatakan, pembenahan tata kelola MBG mencakup operasional dapur, mekanisme pengadaan, dan penggunaan anggaran. Ia menegaskan, pengadaan yang dinilai tidak benar dihentikan.“Jadi pengadaan-pengadaan yang enggak benar itu kemudian kami hentikan,” ujar dia.Ia sebelumnya memaparkan sejumlah langkah perbaikan di BGN, termasuk pengetatan pengawasan operasional dapur, penyesuaian skema insentif, dan pengembalian sebagian anggaran ke kas negara.Sudaryono mengatakan, besarnya cakupan program MBG menuntut sistem pengadaan dan pengawasan yang berjalan baik. Ia menekankan pentingnya memeriksa proses yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, dengan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku.BGN terbuka terhadap kritikDi tengah sorotan terhadap pelaksanaan MBG, Sudaryono mengatakan BGN terbuka terhadap kritik masyarakat. Ia menyebut kritik dan demonstrasi sebagai bagian dari ruang publik yang harus dihormati.Menurut dia, BGN juga memperbanyak saluran pengaduan agar masyarakat dapat menyampaikan masukan.“BGN yang kerjanya sendiri sekarang kolaborasi. Yang tadinya anti-kritik, sekarang ada aduan, kemudian saluran-saluran kita perbanyak,” katanya.Sudaryono meminta masyarakat memberi waktu kepada BGN untuk membenahi program tersebut. Perbaikan, kata dia, membutuhkan waktu karena mencakup pengadaan, pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga pengawasan keamanan pangan.“Tapi yang kami sampaikan kepada orang-orang yang kemudian datang kemudian kami temui pada saat demo, itu kami sampaikan, 'Izinkan saya kasih saya waktu’,” jelas Sudaryono.Ia menegaskan, BGN berupaya membangun sistem pengelolaan dan pengawasan yang tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan. Dengan demikian, keberlanjutan kebijakan tidak bergantung pada satu orang.“Saya punya prinsip kita harus membuat, menciptakan semacam mekanisme yang kita namakan atau sering saya namakan trust in system, bukan trust in person gitu. Trust in person itu kan maksudnya gini, kita kadang-kadang sering trust in person. Jadi di saat kepalanya atau pemimpinnya nanti ganti, itu kemudian kebijakannya tuh hilang semua,” ujar Sudaryono.
(Penulis Jurnalis: kumparanNEWS | Diterbitkan via kumparan.com)
