Nasional

Wapres Mundur, Apakah Presiden Harus Ikut Mundur?

•
Wapres Mundur, Apakah Presiden Harus Ikut Mundur? - Infolitik
Munculnya pertanyaan mengenai posisi Presiden apabila Wakil Presiden mengundurkan diri. Apakah pengunduran diri Wakil Presiden otomatis membuat Presiden harus ikut mundur? Tentu...

Munculnya pertanyaan mengenai posisi Presiden apabila Wakil Presiden mengundurkan diri. Apakah pengunduran diri Wakil Presiden otomatis membuat Presiden harus ikut mundur?

Tentu saja, jawabannya tidak. Konstitusi mengatur mekanisme yang berbeda untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memang dipilih dalam satu pasangan melalui pemilihan umum. Namun, status sebagai pasangan calon dalam pemilu tidak berarti keduanya harus selalu mengakhiri masa jabatan secara bersamaan dalam setiap keadaan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB), Prof. Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa konsep satu paket antara Presiden dan Wakil Presiden berlaku dalam rezim pemilu, yakni ketika keduanya menjadi pasangan calon. Setelah terpilih dan dilantik, masing-masing menjalankan kewenangan serta tanggung jawab sesuai jabatan konstitusionalnya.

“Namanya paket, itu kan ada di dalam rezim pemilu. Pemilunya kan sudah selesai, sekarang bukan paket lagi, ini logika MK kemarin, paket adalah pasangan calon,” kata Prof. Aan, seperti dikutip dari Times Indonesia.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga sudah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden tetap menjalankan tugasnya dan berwenang mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih sebagai pengganti.

Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. Ketentuan ini memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden tidak otomatis mengharuskan Presiden ikut mundur. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut. Memahami aturan ini penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan ketentuan konstitusi maupun terjebak dalam polemik politik yang tidak sesuai dengan hukum tata negara.

Infolitik